1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap harta PARA TERGUGAT yang jenis dan jumlahnya dimohonkan secara khusus dalam persidangan.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, masing-masing bukti penguasaan lahan PARA PENGGUGAT, berupa :
   1. Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 13 Februari 1991 Register Camat No. 101/1991, SURAT KETERANGAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PERMOHONAN HAK Nomor 19/593/1991 tanggal 26 Februari 1991 atas nama TJING SOEN, dan SURAT KETERANGAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PERMOHONAN HAK Nomor 131/593/1991 tanggal 7 November 1991 atas nama TJING SOEN.
   2. Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 13 Februari 1991 Register Camat No. 104/1991, SURAT KETERANGAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PERMOHONAN HAK Nomor 17/593/1991 tanggal 26 Februari 1991 atas nama ELLY, dan SURAT KETERANGAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PERMOHONAN HAK Nomor 17/593/1991 tanggal 26 Februari 1991 atas nama ELLY.
   3. Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 13 Februari 1991 Register Camat No. 102/1991, SURAT KETERANGAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PERMOHONAN HAK Nomor 18/593/1991 tanggal 26 Februari 1991 atas nama KIAN HOK, dan SURAT KETERANGAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PERMOHONAN HAK Nomor 130/593/1991 tanggal 7 November 1991 atas nama KIAN HOK.
   4. Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 13 Februari 1991 Register Camat No. 103/1991, SURAT KETERANGAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PERMOHONAN HAK Nomor 20/593/1991 tanggal 26 Februari 1991 atas nama TJU LANG, dan SURAT KETERANGAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PERMOHONAN HAK Nomor 133/593/1991 tanggal 7 November 1991 atas nama TJU LANG.
4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melakukan reklamasi meliputi bidang lahan PARA PENGGUGAT di luar zona koordinat yang diizinkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 677 tahun 2015 tentang Pemberian Izin kepada PT. Karimun Marine Shipyard untuk melakukan pekerjaan reklamasi perairan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun tanggal 15 Desember 2015;
5. Menyatakan masing-masing:
   1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) tanggal 17 Mei 2017 seluas ± 19.600 meter² atas nama Ir. ADI bertindak untuk dan atas nama PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD register Lurah Parit Benut nomor 93/593/2017 dan Camat Meral nomor 231/593/2017.
   2. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) tanggal 17 Mei 2017 seluas ± 19.254 meter² atas nama Ir. ADI bertindak untuk dan atas nama PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD register Lurah Parit Benut nomor 94/593/2017 dan Camat Meral nomor 232/593/2017.
   3. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) tanggal 17 Mei 2017 seluas ± 19.666 meter² atas nama Ir. ADI bertindak untuk dan atas nama PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD register Lurah Parit Benut nomor 95/593/2017 dan Camat Meral nomor 233/593/2017.
   4. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) tanggal 17 Mei 2017 seluas ± 19.449 meter² atas nama Ir. ADI bertindak untuk dan atas nama PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD register Lurah Parit Benut nomor 96/593/2017 dan Camat Meral nomor 234/593/2017.
   5. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) tanggal 17 Mei 2017 seluas ± 19.157 meter² atas nama Ir. ADI bertindak untuk dan atas nama PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD register Lurah Parit Benut nomor 97/593/2017 dan Camat Meral nomor 235/593/2017.
   6. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) tanggal 17 Mei 2017 seluas ± 19.232 meter² atas nama Ir. ADI bertindak untuk dan atas nama PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD register Lurah Parit Benut nomor 98/593/2017 dan Camat Meral nomor 236/593/2017.
   7. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) tanggal 17 Mei 2017 seluas ± 14.206 meter² atas nama Ir. ADI bertindak untuk dan atas nama PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD register Lurah Parit Benut nomor 99/593/2017 dan Camat Meral nomor 237/593/2017.
   8. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) tanggal 17 Mei 2017 seluas ± 19.225 meter² atas nama Ir. ADI bertindak untuk dan atas nama PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD register Lurah Parit Benut nomor 100/593/2017 dan Camat Meral nomor 238/593/2017.
   9. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) register Lurah Parit Benut nomor 106/593/2023 dan Camat Meral nomor 158/593/2023 atas nama Ir. ADI bertindak untuk dan atas nama PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD.
   10. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) register Lurah Parit Benut nomor 130/593/2023 dan Camat Meral nomor 208/593/2023 atas nama Ir. ADI bertindak untuk dan atas nama PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD.
   11. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) register Lurah Parit Benut nomor 127/593/2023 dan Camat Meral nomor 206/593/2023 atas nama Ir. ADI bertindak untuk dan atas nama PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD.
   12. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) register Lurah Parit Benut nomor 107/593/2023 dan Camat Meral nomor 159/593/2023 atas nama Ir. ADI bertindak untuk dan atas nama PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD.
   13. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) register Lurah Parit Benut nomor 129/593/2023 dan Camat Meral nomor 207/593/2023 atas nama Ir. ADI bertindak untuk dan atas nama PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD.
   14. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) register Lurah Parit Benut nomor 108/593/2023 dan Camat Meral nomor 160/593/2023 atas nama Ir. ADI bertindak untuk dan atas nama PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD.
   15. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) register Lurah Parit Benut nomor 126/593/2023 dan Camat Meral nomor 240/593/2023 atas nama Ir. ADI bertindak untuk dan atas nama PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD.
   16. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) register Lurah Parit Benut nomor 106/593/2023 dan Camat Meral nomor 158/593/2023 atas nama Ir. ADI bertindak untuk dan atas nama PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD.

Adalah tidak berkekuatan hukum sebagai dasar pendaftaran tanah hasil reklamasi di luar zona yang ditentukan tanpa persetujuan dari Menteri.

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti rugi material secara tunai dan seketika kepada :
   1. PENGGUGAT I sejumlah Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
   2. PENGGUGAT II sejumlah Rp. 2.160.000.000 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah)
   3. PENGGUGAT III sejumlah Rp. 1.920.000.000 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
   4. PENGGUGAT IV sejumlah Rp. 2.880.000.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar DWANGSOM sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT melaksanakan putusan terhitung sejak berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain daripada yang di mohonkan, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex Aequo Et Bono);