1.      Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

2.      Menyatakan pelaksanaan Upaya Paksa berupa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon (VOPIN SUHENDRO BIN GINDO SIAHAAN) berdasarkan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor: PRINT-1795/L.10.12/Fd.2/10/2026 dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: R-107/L.10.12/Fd.2/10/2026 tanggal 14 Oktober 2026 adalah TIDAK SAH, CACAT FORMIL, dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

3.      Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Nomor: PRINT-01/L.10.12/Fd.2/03/2026 dan SPDP Nomor: R-20/L.10.12/Fd.2/03/2026 tanggal 03 Maret 2026 sepanjang menyangkut penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM;

4.      Menyatakan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap diri Pemohon diperoleh melalui pemanggilan ilegal, rekayasa Pertanyaan Menjerat, dan Pembiaran oleh Advokat Penunjukan, yang secara mutlak melanggar Pasal 278, Pasal 32 ayat (2), Pasal 142 huruf b, dan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, sehingga merupakan perolehan bukti secara melawan hukum (Fruit of the Poisonous Tree) berdasarkan Pasal 235 ayat (3) dan (5) UU Nomor 20 Tahun 2025 yang TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN;

5.      Menyatakan pelaksanaan Upaya Paksa berupa Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan (T-2) Nomor: PRINT-1796/L.10.12/Fd.2/10/2026 tanggal 14 Oktober 2026 dan Perpanjangan Penahanan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) Nomor: PRIN-1903/L.10.12/Fd.2/10/2026 adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;

6.      Memerintahkan kepada Termohon untuk MEMBEBASKAN dan MENGELUARKAN Pemohon (VOPIN SUHENDRO BIN GINDO SIAHAAN) dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Balai Karimun SEKETIKA setelah Putusan ini diucapkan sebagaimana ketentuan Pasal 163 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP;

7.      Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan segala hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya seperti semula (Rehabilitasi) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah Putusan Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 163 ayat (1) huruf f jo. Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP; dan

8.      Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan Praperadilan ini kepada Negara.