1. Mengabulkan permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya ;

1. MenyatakanSurat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SPTP-033/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang sebagai landasan menetapkanPEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undnag-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUH Pidana adalah tidak sah dan tidakberdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyaikekuatan mengikat;

3.   Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undnag-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUH Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4.   Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah ;

5.   Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON ;

6.   Menyatakan tidak sah tindakan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara yang terkait dengan penetapan Tersangka PEMOHON oleh TERMOHON ;

7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memulihkan hak-hak PEMOHON baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya dengan mengumumkannya baik pada media cetak atau media elektronik nasional maupun lokal, selama 3 (Tiga) hari berturut-turut, paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dalam perkara ini diputuskan ;

8. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

DAN/ATAU

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo etbono)